TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.
Dalam poin menimbang, tertulis bahwa aturan ini dibuat demi mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Salah satu yang menjadi sorotan dalam PP ini ialah ketentuan tentang kebiri kimia.
"Tindakan kebiri kimia adalah pemberian zat kimia melalui penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi," demikian tertulis dalam PP tersebut.
Tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 13. Pada Pasal 5, tertulis tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling lama dua tahun. Kemudian pada Pasal 6 disebutkan, tindakan kebiri kimia dilakukan melalui tahapan penilaian klinis, kesimpulan, dan pelaksanaan.
Penilaian klinis dilakukan oleh tim yang terdiri dari petugas yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Penilaian ini meliputi wawancara klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Mekanisme penilaian klinis yakni sebagai berikut.
a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa;
b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan paling lambat sembilan bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokok;
c. Dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk dilakukan penilaian klinis; dan
d. penilaian klinis dimulai paling lambat tujuh hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
Hasil dari penilaian klinis adalah kesimpulan untuk memastikan apakah pelaku kekerasan seksual tersebut layak atau tidak layak mendapat hukuman kebiri kimia. Kesimpulan ini disampaikan kepada jaksa paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari jaksa. Jika disimpulkan layak, maka pelaku akan dikenai tindakan kebiri kimia.
